Tekno

Zoom Dikabarkan Pakai Data Pengguna untuk Melatih AI

Foto: Tribunnews

LiveNews –  Pada saat ini penggunaan aplikasi konferensi video dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan diskusi dengan banyak orang sekaligus secara online. Salah satu aplikasi yang banyak digunakan masyarakat untuk melakukan hal tersebut adalah Zoom. Aplikasi Zoom sangatlah populer dikalangan pekerja maupun pelajar, kemudahannya dan tampilannya yang menarik membuat banyak masyarakat lebih nyaman menggunakan aplikasi ini. Namun dibalik kemudahan yang ditawarkan, Zoom memiliki permasalahan kebijakan pengaturan data yang memungkinkan data penggunanya diakses untuk melatih model Artifcial Intelligence. 

Zoom Dikatakan Menggunakan Data Pengguna Untuk Melatih Model Artificial Intelligence

Ilustrasi

Ilustrasi fitur ringkasan rapat bertenaga AI baru milik zoom. Foto: Techcrunch

Zoom baru saja mendapatkan permasalahan mengenai kebijakan peraturan yang diterapkan. Permasalahan ini mengenai syarat dan ketentuan yang baru saja ditentukan dan berjalan pada aplikasi Zoom. Pada Maret 2023 platform konferensi video Zoom menambahkan beberapa peraturan dalam legalase yang berlaku. Peraturan yang baru ditambahkan ini menarik perhatian masyarakat karena peraturan tersebut memberikan kemungkinan bagi perusahaan untuk menggunakan data pelanggan demi melatih model Aartificial Intelligence atau AI. 

Banyak masyarakat yang merasa marah akan peraturan yang Zoom keluarkan ini, karena dikatakan bahwa pada dasarnya sistem ini dibuat “no opt out” atau situasi dimana data pengguna akan akan tetap digunakan meskipun pengguna tersebut memiih untuk tidak memberikan datanya. Namun, beberapa ahli mengatakan bahwa “no opt out” ini hanya berlaku bagi data yang dihasilkan layanan seperti data telemeteri, data penggunaan produk, data diagnostik, dan lain sebagainya. 

Dalam kebijakan peraturan Zoom 10.2 hingga 10.4 diperlihatkan bahwa adanya peraturan yang menyebutkan bahwa pengguna setuju bahwa audio, video, atau konten penggunna akan digunakan dalam pelatihan model AI. Peraturan ini muncul ketika pengguna telah setuju bahwa Zoom dapat mengakses jenis data yang dimiliki pengguna. 

Baca Juga:   Aspire Luncurkan Solusi Penerimaan Pembayaran Terintegrasi untuk Bisnis Modern

Baca Juga : Benarkah Host Zoom Bisa Membaca Pesan Pribadi?

Jika kita berkaca pada Chief Product Officer Zoom yaitu Smita Hashim yang membahas mengenai bebarapa cara paltform ini dalam mengumpulkan data pengguna, permasalahan kebijkan peraturan ini memang kemungkinan besar terjadi. Hashim mengatakan bahwa ketika pengguna yang merupakan admin telah menyetujui kebijakan peraturan dalam menggunakan fitur ringkasan rapat AI dan anggota rapat lainnya mendapatkan notifikasi mengenai hal tersebut. Maka Zoom telah mendapatkan lampu hijau untuk mengaktifkan fitur ini dan melatih AI berdasarkan data yang dimasukan. 

Namun masih belum ada kejelasan lebih lanjut mengenai notifikasi yang diberikan pada pengguna hanyalah sebuah pemberitahuan semata atau pertanyaan dimana Zoom mengkonfirmasi persetujuan pengguan yang telah didapatkan dari pengguna untuk berbagi data. Dari notifikasi yang diberikan terdapat dua opsi pilihan yaitu “Got it!” dan Leave meeting”. Terdapat pula hyperlink dalam teks yang memungkinkan pengguna untuj mencari tahu lebih lanjut mengenai notifikasi ini. 

Berdasarkan dengan opsi yang disediakan dalam notifikasi, sudah jelas pengguna hanya memiliki dua pilihan mengenai pengakses data ini. Pengguna dapat membiarkan Zoom mengakses data yang dimiliki ataupun keluar dari rapat. Namun dengan memilih keluar dari rapat yang tengah berlangsung tidak memastikan pula jika data pengguna tidak dapat diakses. Zoom juga tidak memberikan pilihan lain pada penggunanya untuk menghindari ekspolitasi data yang dapat dilakukan pada platform nya.

Tanggapan Zoom Atas Permasalahan Kebijakan Pengaturan Data

Ilustrasi

Ilustrasi kebijakan baru zoom. Foto: Techcrunch

Untuk menanggapi permasalahan ini dalam sebuah postingan, Zoom akhirnya membuat pembaruan dalam kebijakan peraturan yang dimiliki. Selain itu, platform ini juga mengkonfirmasi bahwa mereka tidak akan menggunakan konten pelanggan dalam bentuk audio, video, ataupun obrolan untuk melatih Artificial Intelligence tanpa persetujuan penggunanya. Namun, tulisan yang dibuat dalam postingan tersebut dianggap masih terlalu rancu dalam menjelaskan permasalahan yang terjadi dan solusi yang ditawarkan oleh platform ini. 

Baca Juga:   Dituduh Mencuri, Tesla Layangkan Gugatan ke Anak Perusahaan Xiaomi

Dilansir dari TechCrunch, Zoom sendiri tidak dapat memberikan jawaban langsung mengenai pertanyaan dasar hukum tentang data pengguna yang digunakan untuk melatih model Artificial Intelligence. Selain itu dari pertanyaan yang telah diajukan TechCrunch, bahkan platform ini tidak dapat menkonfirmasi mengenai Generative AI untuk meringkas rapat yang ditawarkan telah memberikan pilih persetujuan pada penggunanya akan data yang digunakan sebagai umpan dalam pelatihan AI. 

Juru bicara yang ditemui oleh TechCrunch hanya dapat menegaskan kalimat yang telah diungkapkan Zoom melalui postingannya beberapa waktu lalu. Dimana, mereka menekankan bahwa Zoom telah memperbarui kebijakan peraturan pada layanan 10.4 dan mengkonfirmasi tidak akan menggunakan data pengguna dalam bentuk audio,video, maupun obrolan konten untuk melatih AI tanpa persetujuan pengguna.

Permasalahan Kebijakan Pengaturan Data Zoom Di Eropa

Ilustrasi

Ilustrasi kebijakan yang bertentangan dengan peraturan di eropa. Foto: Voi

Eropa sendiri memiliki undang-undang perlindungan data regional hukum yang ketat. Dimana General Data Protection Regulation (GDPR) yang berlaku di Eropa dengan jelas mengatakan bahwa adanya larang keras atas penyimpanan data dalam cara dan jenis apapun ketika pengguna tidak memberikan persetujuan akan hal tersebut. Maka dari itu kebijakan pengaturan yang Zoom lakukan pada data penggunanya menentang peraturan undang-undang yang berlaku di Eropa. 

Karena undang-undang yang berlaku jelas mengatakan bahwa pertanyaan persetujuan mengenai pengaksesan data privasi harus diklaim secara individu bukan melalui perwakilan kelompok. Selain itu, ePrivacy yang berlaku juga mengatakan bahwa segala komunikasi elektronik harus dirahasiakan terkecuali pengguna memberikan izin akan hal tersebut atau terdapat alasan untuk melindungi data tersebut demi keamanan nasional. 

Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News

(ras)

Related Articles

Back to top button