Pemerintah Siapkan Dua Hari Libur Nasional untuk Pemungutan Suara Pemilu 2024
LiveNews – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah menyiapkan dua hari libur nasional tambahan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.
Azwar mengatakan libur nasional akan diberlakukan pada hari pemungutan suara, yaitu 14 Februari 2024. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan satu hari lagi libur nasional jika Pilpres 2024 berlangsung dengn dua putaran.
“Kami juga mengantisipasi jika nanti Pilpres ada dua putaran, berarti dimungkinkan akan ada dua tambahan libur,” kata Azwar di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023).
Menurut dia, teknis libur nasional pada hari pemungutan suara akan diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) atau Peraturan Presiden (Perpres).
Baca Juga:Bukan Cari Jodoh, Caleg Muda Tri Wahyudi Malah Kampanye Lewat Bumble!
“Jadi, selain pilpres dan pileg, kemungkinan jika dua, ada second round maka nanti kami akan membuat keppres sendiri terkait dengan pilpres,” tandas dia.
Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan libur nasional dan cuti bersama 2024 sebanyak 27 hari.
Hal itu diungkapkan dia setelah rapat tingkat menteri bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, dan Wakil Menteri Agama Syaiful Rahmat Dasuki.
“Untuk tahun 2024, pemerintah memutuskan libur nasional dan cuti bersama berjumlah 27 hari di mana libur nasional sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 10 hari,” kata Muhadjir di Kantor Kementerian PMK, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023).
Lebih lanjut, dia menjelaskan penetapan hari libur nasional dan cuti bersama 2024 ini bertujuan sebagai pedoman bagi masyarakat, pelaku ekonomi, pelaku wisata untuk merancang aktivitas pada tahun depan.
Baca Juga:Hasto PDIP Semangati Kader Rebut Kemenangan di Banten: Kita Harus Lebih Hebat dari Gerindra
Selain itu, penetapan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri ini juga bertujuan untuk menjadi rujukan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan dalam menentukan perencanaan program-program kerja 2024.
