Nasional

Walhi Sebut Negara Bak Lakukan Genosida ke Warga Melayu Tua di Pulau Rempang

LiveNews – Direktur Walhi Riau, Boy Jerry Even menilai negara, dalam hal ini pemerintah bak sedang melakukan genosida kepada warga suku Melayu Tua yang mendiami Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

“Apa yang dilakukan negara sekarang, yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam konteks HAM dapat kita asumsikan dengan apa yang disebut sebagai genosida,” ujar Boy dalam konferensi pers di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Selasa (12/9/2023).

Sebab, konflik lahan yang terjadi di Rempang seolah telah memaksa warga untuk pindah dari tempat yang sudah dihuninya selama bertahun-tahun. Bahkan, Boy menyampaikan suku Melayu Tua yang ada di Pulau Rempang sudah menempati wilayah tersebut sejak berabad lalu.

“Dapat dikategorikan ya penghapusan gen Melayu di tanah leluhurnya,” tutur Boy.

Baca Juga:Ada Kekeliruan Izin, Ini 3 Klaim Mahfud MD Soal Pulau Rempang

Aparat TNI-Polri bentrok dengan warga di Pulau Rempang, Batam. (tangkapan layar/ist)

Boy turut menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang menyatakan 80 persen warga Rempang setuju untuk direlokasi.

Padahal, Boy yang merupakan pendamping warga Rempang justru sampai sekarang tidak bisa menemui satu orang pun warga yang menyatakan setuju dengan relokasi tersebut.

“Saya belum ketemu yang 80 persen itu namanya siapa. Kita tantang aja, BP Batam, Mahfud MD, 80 persennya mana,” ucap Boy.

Menurut Boy, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang membuat pernyataan bahwa warga Rempang setuju dengan adanya relokasi lewat perwakilan masyarakat.

Pernyataan Mahfud

Baca Juga:Mahfud MD, Sandiaga hingga Ridwan Kamil Masuk Radar Cawapres Ganjar!

Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan warga Rempang telah sepakat untuk direlokasi, sehari sebelum peristiwa bentrokan terjadi.

Kesepakatannya adalah warga bersedia pindah, dengan ganti rugi berupa tanah 500 meter persegi, dibangunkan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta per kepala keluarga (KK).

Baca Juga:   Densus 88 Tangkap Dua Terduga Teroris di Lombok Timur Kamis Dini Hari, Mereka Terafiliasi ke Jaringan Ini
Menko Polhukam Mahfud MD. (LiveNews/Rakha)
Menko Polhukam Mahfud MD. (LiveNews/Rakha)

Mahfud menyebut kesepakatan itu diambil saat pertemuan pada Rabu (6/9/2023) antara warga, pemerintah daerah (pemda), dan pengembang. Menurutnya, 80 persen warga menyetujui kesepakatan itu.

“Besar lho itu (ganti ruginya), daerah terluar. Lalu diberi uang tunggu sebelum relokasi, setiap kepala Rp 1.034.000, diberi uang sewa rumah sambil menunggu dapat rumah yang itu, masing-masing Rp 1 juta. Nah semuanya sudah disepakati, rakyatnya sudah setuju dalam pertemuan tanggal 6 itu, yang hadir di situ rakyatnya sekitar 80% sudah setuju semua,” kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

Dia lalu menyampaikan tercatat ada 1.200 kepala keluarga (KK) yang akan direlokasi. Mahfud menjelaskan warga akan direlokasi ke tanah seluas 2.000 hektare di dekat pantai

Mahfud menuturkan sayangnya informasi soal kesepakatan dan ganti rugi ini tidak tersampaikan dengan maksimal ke seluruh warga. Celah informasi yang tak tersampaikan utuh inilah, yang diduga Mahfud, dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab untuk memprovokasi warga.

Related Articles

Back to top button