Janji Ganjar Pranowo Berantas Korupsi di Tanah Air: Kuatkan KPK dan Revisi Regulasi
![](http://federacionmedicaecuatoriana.info/wp-content/uploads/2023/09/63308-ganjar-pranowo-780x470.jpg)
LiveNews – Bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo berkomitmen untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Bahkan dirinya berjanji bakal memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mencegah budaya korupsi terus menjalar di Tanah Air.
Itu disampaikan Ganjar ketika menghadiri acara yang digelar Mata Najwa bertajuk “3 Bacapres Bicara Gagasan” di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Selasa (19/9/2023).
Awalnya ia mendapatkan pertanyaan dari Najwa Shihab mengenai adanya pendapat KPK harus dibubarkan. Ganjar menyatakan tidak sependapat dan justru ingin menguatkan lembaga antirasuah ketika menjadi Presiden.
“Sepakat dikuatkan (lembaga KPK),” kata Ganjar menjawab pertanyaan dari Najwa Shihab.
Baca Juga:Akui Nama Mahfud MD Jadi Salah Satu Kandidat Bacawapres Ganjar, Hasto PDIP: Sesuai Suara Rakyat
Tak hanya sekedar berbicara mengenai lembaga KPK yang akan dikuatkan oleh dirinya, Ganjar turut mengutarakan keinginannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Dengan revisi regulasi tersebut, Ganjar berharap KPK menjadi lembaga yang semakin kuat di dalam memberantas praktik korupsi di Indonesia.
“Harus saya jawab ketiga kalinya, satu dikuatkan, dua revisi regulasi,” tuturnya,
Menurut Gubernur Jawa Tengah dua periode keinginan memperkuat lembaga KPK adalah sebuah sikap dirinya sebagai calon presiden (Capres). Ia sengaja menekankan hal tersebut agar publik mengetahui sikapnya terhadap KPK.
“Biar semua publik audiens tau sikap saya sebagai Capres. Agar tidak ada confuse, siapa berpendapat siapa yang sedang duduk disini,” urai Ganjar.
Baca Juga:Jadi Tersangka Dan Ditahan, Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Disebut Bikin Kontrak Sepihak Dengan Perusahaan AS
Lebih jauh, Ganjar berkata masih adanya praktik korupsi lantaran masih adanya pihak yang memanfaatkan regulasi demi menguntungkan kantong pribadi saja.
“Barang kali kebijakan korup, karena regulasi menguntangkan sebagian dan dijadikan seolah-olah untuk kepentingan bersama, tapi bermain itu hanya beberapa orang saja,” tuturnya.