Tekno

Lebih dari 50 Pegawai Google Dipecat Usai Demo Tolak Kontrak dengan Israel

Foto: New York Post

LiveNews – Jumlah pegawai Google yang dipecat karena terlibat dalam aksi demo menentang kontrak perusahaan dengan Israel terus bertambah. Setidaknya 20 orang pegawai kembali dipecat setelah demonstrasi yang terjadi pada 16 April lalu. Menurut kelompok aktivis yang mewakili para pegawai Google, total ada lebih dari 50 pegawai yang telah dipecat akibat demo tersebut.

Pemecatan ini dikonfirmasi oleh juru bicara Google, yang menyatakan bahwa mereka telah melakukan investigasi terhadap aksi demo di kantor Google di New York City dan Sunnyvale pada 16 April dan memutuskan untuk kembali melakukan pemecatan.

Alasan pemecatan telah diungkapkan beberapa hari sebelumnya oleh CEO Google Sundar Pichai. Menurutnya, pegawai tidak boleh menggunakan perusahaan sebagai platform pribadi ataupun menggunakannya untuk memprotes isu-isu yang mengganggu atau debat politik.

Namun, juru bicara No Tech for Apartheid, Jane Chung, berpendapat bahwa pemecatan tersebut dilakukan untuk membungkam para pegawai. “Perusahaan mencoba meredam perbedaan pendapat, membungkam pekerja, dan menegaskan kekuatannya terhadap pegawai,” kata Chung.

No Tech for Apartheid adalah sebuah grup yang memprotes kontrak Google dan Amazon dengan pemerintah Israel sejak 2021. Di sisi lain, terjadi silang pendapat di internal Google terkait pemecatan tersebut. Google menuduh para pegawai yang dipecat telah terlibat aktif dalam aksi protes dan mengganggu aktivitas pekerjaan dengan menduduki kantor.

Tuduhan tersebut dibantah oleh pihak pegawai yang dipecat. Menurut mereka, banyak dari pegawai yang dipecat itu bahkan sama sekali tidak memasuki kantor Google saat aksi protes. Google memang memiliki sejarah memecat pegawai yang mengkritik kebijakan perusahaan. Namun, pemecatan kali ini dilakukan secara sekaligus terhadap banyak pegawai, yang merupakan hal baru bagi Google.

Baca juga: Google Chrome Berbayar Resmi Dirilis, Cek Keunggulan dan Harganya

Perusahaan yang dikenal dengan budaya kerja terbuka dan kolaboratif ini bahkan mendukung para pegawainya untuk mempertanyakan keputusan yang diambil oleh pemimpinnya. 

Baca Juga:   Strategi dan Tips Terbaik untuk Meraih Booyah di Game Free Fire 2024

Namun, Pichai dalam memo internalnya menyatakan bahwa keterbukaan itu hanya berlaku untuk topik pekerjaan dan bukan politik. “Kita punya budaya terbuka, diskusi terbuka membuat kita bisa membuat produk yang hebat dan mengubah ide menjadi kenyataan. Namun ini adalah tempat kerja dan kebijakan dan ekspektasi kita sudah jelas: ini adalah bisnis,” jelas Pichai.

Pemecatan massal karyawan Google yang memprotes Project Nimbus menyoroti isu sensitif tentang kebebasan berpendapat di lingkungan perusahaan teknologi raksasa tersebut. Para aktivis seperti No Tech for Apartheid berpendapat bahwa Google berusaha membungkam suara kritis dengan memecat karyawan yang bersuara.

Namun, Google berargumen bahwa demonstrasi yang dilakukan telah melewati batas dengan mengganggu aktivitas kerja dan menduduki kantor. Perusahaan teknologi memang dikenal dengan budaya kerja yang cenderung liberal. Namun, pernyataan CEO Sundar Pichai tentang pembatasan diskusi pada ranah pekerjaan menimbulkan pertanyaan tentang ruang lingkup kebebasan berpendapat yang sebenarnya diberikan Google kepada karyawannya.

Keputusan Google memecat karyawannya bisa berdampak luas di luar perusahaan. Para pakar ketenagakerjaan khawatir iklim kritis dan inovatif yang selama ini menjadi ciri khas perusahaan rintisan akan tergerus. Karyawan yang kritis dan berani mempertanyakan kebijakan perusahaan justru bisa menjadi agen perubahan yang mendorong kemajuan. Jika ruang untuk berpendapat semakin dibatasi, dikhawatirkan perusahaan akan stagnan dan kurang adaptif terhadap perubahan zaman.

Di sisi lain, perusahaan juga memiliki hak untuk menjaga ketertiban dan produktivitas. Aksi demonstrasi yang mengganggu jalannya aktivitas kerja tentu tidak bisa dibenarkan. Perlu dicari titik temu antara hak perusahaan untuk mengatur lingkungan kerja dengan hak karyawan untuk menyampaikan pendapat. Beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan antara lain:

  • Membuka saluran komunikasi yang lebih baik antara karyawan dan pimpinan. Dengan komunikasi yang terbuka, karyawan bisa menyampaikan aspirasinya dengan cara yang lebih konstruktif.

  • Menyediakan wadah bagi karyawan untuk berdiskusi dan berdebat tentang isu-isu di luar pekerjaan, termasuk isu-isu yang kontroversial.
  • Menetapkan batasan yang jelas tentang kebebasan berpendapat. Karyawan harus memahami sampai sejauh mana mereka bisa menyuarakan pendapat tanpa mengganggu jalannya pekerjaan.

Kasus pemecatan karyawan Google menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan lain tentang pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang menghargai kebebasan berpendapat namun tetap mengedepankan ketertiban dan produktivitas. Menemukan titik temu antara kedua kepentingan ini tidaklah mudah, namun perlu terus diupayakan untuk menciptakan ekosistem kerja yang sehat dan inovatif.

Baca Berita dan Artikel di Google News. 

(bmm)

Baca Juga:   Punya Algoritma "Emas", Harga TikTok Jika Dijual Ditaksir Tembus Rp 1.600 Triliun

Related Articles

Back to top button