Pemerintah Diminta Segera Berhentikan Publikasi Polusi Udara dari Produsen Air Purifier
LiveNews – Deputi Meteorologi BMKG Guswanto meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menghentikan publikasi polusi udara dari produsen Air Purifier. Salah Satunya, publikasi dari produsen air purifier, IQAir.
Menurut dia, publikasi kualitas udara yang disajikan produsen air purifier tersebut sudah meresahkan masyarakat.
“Kami berharap agar pemerintah bisa menghentikan publikasi kualitas udara dari IQAir, itu meresahkan masyarakat. Kita sudah punya ISPU yang mampu mengukur kualitas dengan baik,” ujarnya dalam Focus Group Discussion (FGD) Indonesia Dalam Kepungan Polusi dan Solusinya, yang dikutip Senin (25/9/2023).
Guswanto membeberkan, IQAir yang memproduksi air purifier dengan harga rendah yang sekitar Rp 2 jutaan ini tidak pernah dilakukan kalibrasi. “Bisa dipasang di mana saja, tanpa melihat mitigasi permasalahannya, bisa di tempat orang merokok. Tolong Pak Dirjen Gakkum peredaran Alat IQ Air ini tolong diberhentikan,” imbuh dia.
Baca Juga:Dinilai Meresahkan, Publikasi Kualitas Udara dari IQAir Diminta Dihentikan
Sementara, Peneliti sekaligus Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung Profesor Puji Lestari mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mengkhawatirkan soal kualitas udara di Jakarta.
Puji mengatakan bahwa acuan kualitas udara dari produsen air purifier, IQAir, di sekitar kawasan Jakarta tidak sesuai dengan standar yang ada di Indonesia. Alat detektor perusahaan tersebut menggunakan standar pengukuran yang dipakai di Amerika Serikat.
“Standar konsentrasi baku mutu Indonesia memakai 55 mikrogram per meter kubik. Kualitas udara masih sedang atau aman dan tidak berbahaya seperti yang banyak beredar,” jelas dia.
Adapun IQAir, paparnya, memakai standar Amerika dengan standar baku mutu 25 mikrogram per meter kubik. “Dengan demikian, angka yang kualitas yang dipaparkan di website IQAir terlihat memburuk,” imbuh dia.
Dia mengimbau, identifikasi data masalah polusi udara harus selalu merujuk kepada hasil Indeks Standar Pencemaran Udara/ISPU yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Baca Juga:Biar Tak Dikuasai Swasta, DPR, Ombudsman Hingga Pemerintah Diminta Perkuat Informasi Polusi Udara
Mengutip situs resmi KLHK, terungkap bahwa ISPU merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan informasi mutu udara yang tepat dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara. Hal ini dibuktikan dengan terus meningkatnya jumlah stasiun pemantauan otomatis kontinyu yang dimiliki KLHK.
