Nasional

Pemprov DKI Diduga Beli Lahan Sendiri, Ketua DPRD Minta Biang Keroknya Dikejar

LiveNews – Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi turut angkat bicara terkait Pemerintah Provinsi DKI lewat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) yang diduga membeli lahan milik sendiri. Ia meminta pelaku utama alias biang kerok skandal ini segera ditangkap.

“Siapa yang punya ide itu beli lahan sendiri? nah yang punya ide itu tuh yang harus dikejar,” kata Prasetyo kepada wartawan, Jumat (18/8/2023).

Karena itu, ia meminta pihak aparat keamanan seperti Inspektorat, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penelusuran.

“Silahkan aparat hukum (Kejaksaan dan KPK) untuk masuk, untuk penyelidikan ke situ sampai tuntas,” ujarnya.

Baca Juga:Cucu Ketua DPRD DKI Jakarta Dirawat Karena Polusi Udara, Memangnya Sudah Segawat Itu?

Ia pun berharap ada pembenahan menyeluruh atas kasus ini di tubuh Pemprov DKI. Sebab, skandal ini sudah terjadi kedua kalinya.

“Ya harusnya sih (ada pembenahan), mudah-mudahan dengan kepala dinas yang baru, ini kan baru semuanya, mungkin ada perubahan,” tuturnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI diduga kembali melakukan pembelian lahan yang sebenarnya adalah milik sendiri. Setelah sempat terjadi di Cengkareng, kasus serupa diduga terjadi di permukiman Puri Gardenia II RT 007 RW 001 Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat.

Dugaan pembelian lahan milik Pemprov DKI oleh Dinas Kehutanan (Distamhut) DKI seluas 6.312 meter persegi senilai Rp 54,5 miliar. Lahan tersebur merupakan fasos fasum yang diserahkan Puri Gardenia II kepada Pemprov DKI, dengan nilai proyek pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tahun 2018 Dinas Kehutanan DKI sebesar Rp 131,1 miliar.

Kuasa hukum keluarga ahli waris, Achmad Benny Mutiara selaku pemilik lahan, Madsanih Manong mengatakan ada kesan pembelian dipaksakan oleh pihak Dinas Pertanaman dan Kehutanan Pemprov DKI.

Baca Juga:   Detik-detik Kakek Amir 4 Kali Ditembaki Peluru Gotri usai Pergoki Komplotan Maling di Pulogadung

Baca Juga:Heru Budi Akan Terapkan Kebijakan WFH, PDIP Wanti-wanti: Pikirkan Dampak Ekonomi

Sebab, berdasarkan surat nomor 2599/-076 Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) DKI, disebutkan data dari hasil superimpose pemetaan antara peta deliniasi SIPPT dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sebagian dari lahan tersebut merupakan bagian dari SIPPT 1910-1.711.5 tanggal 1992 atas nama PT Tamara Green Garden.

Related Articles

Back to top button