Bukan Penyidik Tapi Ngaku Penyidik, Itu Lucu!
LiveNews – Penangkapan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai sejumlah kejanggalan. Salah satunya adalah surat penangkapan yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri yang ditulis sebagai penyidik.
Hal itu diketahui berdasarkan surat perintah penangkapan SYL yang beredar di kalangan jurnalis.
Dalam surat tersebut tertulis: ‘Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi selalu Penyidik.’ Surat penangkapan SYL diteken oleh Firli Bahuri sebagai ketua.
Mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan turut mengomentari hal tersebut. Dia menegaskan Firli Bahuri bukan penyidik.
Baca Juga:Penuhi Panggilan Pemeriksaan, Ajudan Firli Bahuri Klaim Tak Dapat Arahan
“Dia bukan penyidik, tapi dia mengaku sebagai penyidik,” tegas Novel saat dikonfirmasi LiveNews, Jumat (13/10/2023).
Novel turut menyinggung dua surat yang diterbitkan pada tanggal 11 Oktober, pertama surat penangkapan yang ditandatangani Firli. Kedua surat pemanggilan kepada SYL yang diminta datang pada 13 Oktober. ditandatangani Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur.
“Firli Bahuri menandatangani penangkapan, kan lucu itu. Biasanya penangkapan itu tidak harus pimpinan KPK, karena penangkapan itu cukup deputi. Kalau penahanan memang pimpinan KPK walaupun dengan Undang-Undang sekarang itu enggak lagi, karena mereka tidak lagi penyidik,” tegas Novel.
Dengan sejumlah kejanggalan itu, Novel menilai Firli sedang menyalagunakan wewenangnya, guna menutupi kasus dugaan pemerasan di kasus SYL yang saat ini ditangani Polda Metro Jaya.
“Saya meyakini sebagai abuse of power. Jadi, upaya Firli untuk menutup atau membungkam perkara pemerasannya, ini yang bahaya. Kenapa? Kalau ada kasus korupsi ditangani, ternyata aparat penegak hukumnya memeras, terus yang harus didahulukan mana? Perkara korupsi atu pemerasannya?” kata Novel.
Baca Juga:Pimpinan KPK Diduga Peras Eks Mentan SYL, Kapolda Karyoto Pastikan Firli Bahuri Segera Diperiksa
“Harusnya pemerasannya dulu karena sampai kemudian perkara pokoknya digunakan untuk membungkam, untuk menghalang-halangi, untuk mengintimidasi, sehingga para korban dan para saksi tidak berani untuk berbicara menyampaikan fakta apa adanya. Karena ada conflict of interest atau peluang terjadinya abuse of power,” sambungnya.
