Bisnis

Cara Jokowi Kelola Kekayaan Sumber Daya Air di Dalam Negeri

LiveNews – Sumber Daya Air (SDA) di dalam negeri sungguh melimpah, dan memiliki potensi besar jika dikelola. Apalagi, Indonesia merupakan negara dengan curah hujan yang tinggi.

Namun sayangnya, Indonesia belum mampu mengelola SDA dengan baik, sehingga karunia yang ada menjadi sia-sia.

Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air & Indonesia Water Institute, Firdaus Ali mengungkapkan, ketidakmampuan pengelolaan SDA tercermin dari jumlah bendungan di dalam negeri.

“Negara kita sebenarnya negara yang dianugerahi oleh tuhan dengan curah hujan yang tinggi, rata-rata 2.700-2.800 per tahun. Ini curah hujan yang sangat luar biasa, tapi permasalahannya apa? kita tidak memiliki kemampuan mengelola SDA,” ujarnya dalam Seminar Ketahanan Air – Teknologi untuk Indonesia di Universitas Pertahanan, Sentul, Bogor, Jumat (22/9/2023).

Baca Juga:Menhub Terpesona Nama Kereta Cepat WHOOSH: Presiden Punya Peran Besar

Firdaus memaparkan, sebelum pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Indonesia hanya memiliki 234 bendungan di seluruh Indonesia. Dari total jumlah bendungan itu, memiliki total kapasitas sebesar 12 miliar meter kubik.

Jika dibagi dengan jumlah populasi, kapasitas bendungan di dalam negeri hanya 48 meter kubik per kapita.

“Angka ini jauh di bawah Thailand yang 1.277 meter kubik per tahun, kita di bawah Ethiopia, Laos, dan Nepal, ini sangat menakutkan dan mengerikan sekali menurut saya,” ucap dia.

Namun, lanjut Firdaus, untuk mengatasi hal ini, Pemerintahan Jokowi pun mempercepat pembangunan infrastruktur dengan membangun 61 bendungan baru dan 5 bendungan lama yang diselesaikan.

“Jika ini selesai hingga 2025 nanti, maka kita meningkat dari 48 ke 58 meter kubik per kapita per tahun, masih sangat jauh sekali, dibandingkan dengan Thailand,” imbuh dia.

Baca Juga:   Usung Kedaulatan Pangan di Rakernas IV PDIP, Teknologi Pendukung Pertanian Ditampikan di Pameran Pangan Plus 2023

Sementara, Rektor Universitas Pertahanan RI RI Letnan Jenderal TNI Jonni Mahroza mengatakan, kondisi ketahanan air di Indonesia saat ini sedang menuju ke krisis air, ditandai dengan terjadinya kekeringan di Nusa Tenggara (NTT, NTB), Maluku, Jawa (Gunung Kidul), dan terjadinya banjir di DKI, Bandung dan beberapa kota lainnya sebagai dampak dari perubahan iklim.

Dampak dari perubahan iklim ini disebabkan oleh pencemaran lingkungan, terutama pencemaran udara oleh CO2, NO3, dan HSO2, yang berkontribusi pada efek rumah kaca dan hujan asam. Efek rumah kaca memiliki dampak yang signifikan pada peningkatan suhu global, termasuk suhu perairan laut. Peningkatan suhu laut ini telah memicu fenomena seperti badai El Nino dan La Nina, yang mengakibatkan timbulnya spot-spot daerah yang terlalu basah dan terlalu kering.

Baca Juga:Jokowi Full Senyum Proyek Kantor Presiden di IKN Sudah 38 Persen

“Krisis air ke depan dapat memicu perang antar negara, hal ini disebabkan nilai vital air yang mempengaruhi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkas Mahroza.

Related Articles

Back to top button