Jokowi Wajibkan Perusahaan Umumkan Lowongan Kerja di Kemenaker
LiveNews – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan.
Dalam aturan tersebut pemerintah mewajibkan perusahaan melapor lowongan kerja melalui sistem informasi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).
Dalam peraturan yang ditandatangani pada 25 September 2023 itu, perusahaan wajib melaporkan lowongan kerja dalam dan luar negeri.
Untuk dalam negeri, perusahaan wajib melapor kepada menteri ketenagakerjaan. Adapun pelaporan ini tidak dipungut biaya.
Baca Juga:Jokowi Disebut Layak Gantikan Megawati Jadi Ketum PDIP, Tapi Ada Halangannya
Pasal 5 aturan tersebut menyatakan pelaporan lowongan kerja harus memuat informasi, seperti identitas pemberi kerja, nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, dan masa berlaku lowongan pekerjaan.
Selanjutnya, pelaporan lowongan kerja juga harus memuat informasi jabatan yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan atau kompetensi, pengalaman kerja, upah dan gaji, domisili wilayah kerja, dan informasi terkait lainnya.
“Dalam hal lowongan pekerjaan telah terisi, pemberi kerja wajib melaporkan kepada menteri melalui sistem informasi ketenagakerjaan,” demikian bunyi Pasal 6 aturan tersebut.
Sementara, lowongan pekerjaan yang berasal dari luar negeri dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Pemerintah menyebut aturan ini diterbitkan demi meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja dalam satu kesatuan pasar kerja. Selain itu, informasi lowongan pekerjaan dari pemberi kerja juga perlu diketahui oleh masyarakat.
Baca Juga:Analis Ingatkan Jokowi Tak Terpancing Usulan Guntur Soekarnoputra Jadi Ketum PDIP: Nanti Dituduh
Pemerintah juga bakal memberikan penghargaan bagi para pemberi kerja yang melaporkan lowongan pekerjaan. Adapun penghargaan yang diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya.
Sebaliknya, pemerintah juga bakal memberikan sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.
