Lokasi Program Food Estate di Mana Saja, Ini Penjelasan Lengkapnya
LiveNews – Megaproyek Food Estate atau lumbung pangan yang dibangun di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi banyak menuai kritik. Padahal daftar lokasi atau titik program food estate rencananya bakal dibangun di lima kabupaten dan saat ini masih dalam proses. Kritik soal program food estate sebagai kejahatan lingkungan salah satunya datang dari Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Hasto yang bergabung dengan partai pengusung Jokowi itu justru memiliki sikap yang kontra pada pemerintah. Dirinya mengatakan proyek food estate tersebut hanya berimbas pada penebangan hutan namun tidak mendapatkan dampak yang signifikan. Hasto juga menduga ada dana hasil kejahatan lingkungan yang mengalir ke kantong partai politik.
5 Daftar Lokasi Program Food Estate
Program food estate akan dibangun di lima titik di seluruh Indonesia. Berikut daftar lokasinya.
Baca Juga:Analis Beberkan Alasan Budiman Sudjatmiko ‘Mbalelo’ Dukung Prabowo: Ganjar Tak Kuat Menangi Pilpres
1. Sumatera Utara
Proyek food estate di Sumatera Utara berlokasi di Kabupaten Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara. Arahan presiden tersebut tertuang dalam Kepmen Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep.19/M.PPN/HK/03/2023.
Sayangnya, proyek food estate dinilai gagal lantaran mangkrak dan diduga disalahgunakan. Proyek food estate di Sumatera Utara juga dinilai berimbas pada penebangan hutan yang akhirnya tak dimanfaatkan secara optimal.
2. Kalimantan Tengah
Kalimantan Tengah juga turut diproyeksikan sebagai lumbung pangan nasional sesuai dengan Perpres Nomor 108 Tahun 2022. Pembangunan food estate di Kalimantan Tengah dinilai cukup mengecewakan, padahal Jokowi telah menyiapkan 148.000 hektare lahan untuk penanaman padi. Diproyeksikan bahwa ekonomi wilayah Kalimantan secara keseluruhan akan tumbuh 5,5 – 6 persen jika food estate benar-benar berhasil.
Baca Juga:PDIP Dinilai Terlalu Reaktif Soal Budiman Sudjatmiko: “Dia Pimpin PRD Saja Gagal”
Idealisme tentang kesusksesan food estate ternyata justru berbanding terbalik dengan kenyataan. Hasto menilai proyek di Borneo ini justru menjadi lahan bagi pemangku kepentingan untuk memainkan anggaran. Hasto sontak menilai urgen untuk menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka menelusuri apakah proyek food estate seperti di Kalimantan Tengah jadi lahan kejahatan.
