Sejarah JIS: Dibangun Anies Rp 4,5 Triliun, Kini Dicoret FIFA dari Opening Piala Dunia U-17
LiveNews – Timnas Indonesia U-17 dipastikan tidak akan bermain di Jakarta International Stadium (JIS) dalam fase grup Piala Dunia U-17 pada 10-18 November 2024. Hal ini dikonfirmasi dari jadwal pertandingan resmi yang dirilis oleh FIFA.
Sebelumnya, JIS dicanangkan akan menjadi tuan rumah untuk Timnas U-17 Indonesia dalam babak penyisihan grup Piala Dunia U-17. Namun, FIFA memutuskan mencoret stadion peninggalan Anies Baswedan itu dari opening Piala Dunia U-17.
Sebagai gantinya, FIFA menyatakan bahwa Indonesia bersama dengan negara lain yang tergabung di Grup A, akan berlaga di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya.
Lantas, seperti apakah sejarah JIS yang pembangunannya menggelontorkan dana hingga Rp 4,5 triliun itu?
Baca Juga:Jadwal Piala Dunia U-17 2023: Timnas Indonesia U-17 Full Main di Stadion GBT Selama Fase Grup
Sejarah Jakarta International Stadium (JIS)
JIS mempunyai sejarah panjang, sebelum akhirnya diresmikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada bulan April 2022. Pembangunan stadion yang berlokasi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, ini melewati empat kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta.
Proyek ini berawal pada tahun 2008 saat DKI Jakarta dipimpin oleh Fauzi Bowo (Foke). Lahan yang saat ini menjadi JIS dulunya adalah kawasan Taman Bersih Manusia Wibawa (BMW), dengan luas total 66,6 hektare.
Kawasan tersebut adalah aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari utang penyediaan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum tujuh perusahaan swasta.
Pemprov DKI juga menggusur bangunan-bangunan liar yang berada di kawasan tersebut pada 24 Agustus 2008. Kemudian, Pemprov DKI berencana untuk membangun stadion bertaraf internasional di sana.
Baca Juga:Sepak Bola dan Politik Indonesia, Polemik yang Terus Berlangsung Tahun Ini
Namun sayang, rencana tersebut terhambat karena adanya sengketa lahan. Rencana pembangunan stadion itu pun menguap di era Fauzi Bowo.
Lalu, pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Jokowi, rencana pembangunan stadion tersebut kembali tercium. Terlebih saat itu Pemprov DKI Jakarta menggusur Stadion Lebak Bulus dan mengubahnya menjadi depo mass rapid transit (MRT) fase 1 Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia.
Pemprov DKI akhirnya mencari lahan untuk membangun stadion pengganti Lebak Bulus. Pada saat itu, Taman BMW menjadi salah satu alternatif pengganti Stadion Lebak Bulus.
Pada 28 Mei 2014, Jokowi ikut merencanakan pembangunan stadion internasional tersebut. Pada saat itu, Jokowi menyebut Pemprov DKI sudah mengurus bukti kepemilikan tanah dan juga sudah mengajukan gugatan sengketa lahan.
Dalam perencanaannya, Presiden Jokowi juga menunjukkan dua sertifikat yang menandakan bahwa lahan di Taman BMW adalah milik Pemprov DKI. Namun, pembangunan stadion bertaraf internasional tidak kunjung direalisasikan.
Selanjutnya tahun 2017, saat DKI dipimpin oleh Gubernur Djarot Saiful Hidayat. rencanan pembangunan stadion di Taman BMW kembali dilakukan.
Politikus PDIP itu bahkan sudah meletakkan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan club house dan fasilitas olahraga di kawasan Taman BMW.
Djarot mengatakan, Pemprov DKI sudah memenangkan gugatan sengketa lahan di tingkat banding pada tahun 2015 lalu. Pemprov DKI, lanjut Djarot, juga telah mengantongi sertifikat hak pakai yang terbit pada 18 Agustus 2017.
Namun sama seperti sebelumnya, pembangunan stadion masih belum dilaksanakan. Pada Oktober 2017, di era kepemimpinan Anies, pembangunan stadion bertaraf internasional itu dilanjutkan dengan serius.
Terbukti pada 14 Maret 2019, Anies mengumumkan bahwa stadion yang hendak dibangun itu bakal dinamakan Jakarta International Stadium. Anies juga menyebut gubernur-gubernur pendahulunya mempunyai andil dalam pembangunan JIS.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kemudian menugaskan BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk menyelesaikan proyek tersebut. TIga tahun berselang, JIS pun akhirnya selesai pada tahun 2022.
JIS dibangun dengan biaya Rp 4,5 triliun. Dana itu bersumber dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 3,6 triliun, ditambah dari Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 900 miliar.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
